Merugikan Advokat, IPHI Sepakat Minta MK Hapus Pasal Pemilu Ini

0
57
Ketua Umum DPP IPHI, Rahmat Santoso SH, MH
Ketua Umum DPP IPHI, Rahmat Santoso SH, MH

JAKARTA. Dianggap membatasi hak-hak advokat, 30 Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengajukan permohonan uji materi pasal 458 ayat (6) UU No 7/2017 tentang pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 14 Maret 2019.

Petrus Bala Pattyona selaku pemohon mengatakan, memohonkan uji materi dengan nomer perkara 21/PUI-XVI/2019 karena pasal 458 ayat (6) UU No 7/2017 tentang pemilu merugikan profesi advokat.

Sesuai permohonan uji materi tersebut, Petrus Bala mendalilkan bahwa frasa dalam pasal 458 ayat (6) UU 7/2019 tersebut bertentangan dengan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara di dalam kedudukan hukum sama dan harus mendapatkan perlakuan yang adil tanpa ada diskriminasi.

“Dalam frasa pasal 458 ayat (6) UU 7/2017 itu menyebutkan, jika penyelenggara pemilu bersengketa, tidak boleh diwakilkan, sehingga kami anggap itu bertentangan dengan UUD 1945, pasal 27 dan 28,” ujar Petrus Bala Pettyona.

Selaku Pemohon, Petrus mengaku pernah mengalami peristiwa di Gedung Arsip Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018 saat mendampingi 4 Komisioner KIP Nagan Raya selaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam persidangan itu, Petrus ditolak karena adanya frasa Penyelenggara Pemilu tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Padahal pemohon tersebut di dampingi oleh 30 advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) dari beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Andi Raja Nasution, SH dari Makassar.

“Oleh karena ini kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat hal ini, sebab frasa tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , ”ungkap Petrus.

Sementara Ketua Umun DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Rahmat Santoso SH. MH sepakat demgan langkah yang diambil Petrus Balla. Sebab, semua advokat berpotensi terhambat dengan pasal 458 ayat (6) UU No 7/2017.

” Bukan hanya Pak Petrus selaku pemohon yang pernah menjadi korban. Namun semua advokat juga bisa berpotensi mengalami hal sama dalam persidangan, ” ujar pria yang juga menjabat vice president KAI ini. (bbs/tom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here