Ingat, Advokat Bisa Tangani Sengketa Pajak Tanpa Syarat

0
17
20181116 201202
Ketua Umum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH

JAKARTA. Bernahkah advokat boleh menangani sengketa pajak? Pertanyaan itu masih kerap muncul di masayarakat awam maupun kalangan advokat. Jawabnya, tentu saja boleh.

Ketua DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), H. Rahmat,  Santoso, SH, MH  mengatakan jika sejak setahun lalu, sengketa pajak tidak harus ditangani oleh konsultan pajak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terkait sertifikasi bagi kuasa hukum (advokat) yang syaratnya diatur Menteri Keuangan untuk membela kliennya.

“Intinya, putusan MK itu menegaskan kuasa hukum wajib pajak tidak dapat dibatasi untuk memberi bantuan dan bertindak sebagai kuasa wajib pajak tanpa harus memenuhi syarat dan hak-kewajiban yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, ” ujar Rahmat Santoso.

Setahun lalu, dalam putusan MK No. 63/PUU-XV/2017, yang dibacakan Ketua Majelis MK Anwar Usman, 26 April 2018, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa ‘pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa’ dalam Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.

Sebelumnya, lanjut Rahmat, permohonan ini diajukan advokat/kurator Petrus Bala Pattyona yang mempersoalkan Pasal 32 ayat (3a) UU KUHP yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan menentukan syarat serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa wajib pajak.

Secara teknis, kewajiban sertifikasi kuasa hukum wajib pajak ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa; Peraturan Menteri Keuangan No. lit/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

Sementara Menteri Keuangan memiliki kewenangan absolut terhadap pencabutan izin praktik advokat di Pengadilan Pajak. Hal ini diatur Pasal 26 PMK No. 11/1PMK.03/2014 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan izin Praktik. Bunyinya, “Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan izin praktik, dan menetapkan pencabutan izin praktik.”

Dengan begitu, pasal itu dinilai telah membatasi ruang gerak advokat ketika menangani perkara pajak karena belum bersertifikasi sebagaimana Konsultan Pajak, sehingga selalu ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pemohon pernah ditolak oleh Kantor Pajak Bantul saat memberikan bantuan hukum kepada kliennya padahal Pemohon adalah seorang advokat.

Mahkamah dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat itu menilai pembentukan Permenkeu tersebut bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU. No. 12 Tahun 2011. Sebab, materi muatan Permenkeu itu tidak bisa mengambil alih materi muatan UU yang mengikat hajat hidup orang banyak dan hak-hak warga negara.

Hal ini tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD Tahun 1945, delegasi kewenangan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya mengatur substansi materi muatan peraturan perundang-undangan (UU).

Menurut Mahkamah sesuai sifat delegasi peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis-administratif, tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak.

Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri Keuangan, melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai ‘syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa.

Dalam konteks permohonan ini, lanjut Palguna, tanpa harus menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, khususnya berhubungan dengan berlakunya Permenkeu No. 229/PMK.03/2014, Mahkamah berpendapat memang terdapat kebutuhan mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis-administratif “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan.

Atas dasar itu, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif yakni sepanjang tidak membatasi hak konstitusional warga negara dan bukan pembatasan dan atau perluasan hak dan kewajiban.

“Dengan putusan MK ini ada perluasan makna, misalnya (penanganan sengketa pajak) tidak hanya ditangani konsultan pajak, tapi ditambah poinnya bahwa setiap orang yang mengerti pajak bisa membantu wajib pajak,” katanya. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here