Teduhnya Payung Hukum Warisan BJ.Habibie

0
26
Ketum
Oleh : Ketua Umum DPP IPHI
Rahmat Santaso, SH, MH 

Air mata rakyat Indonesia tumpah saat mendengar kabar Presiden Ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie meninggal dunia. Pemilik nama lengkap Prof DR (HC) Ing Dr Sc Mult Bacharuddin Jusuf Habibie itu menghembuskan nafas terakhir  di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019),  pukul 18.03 WIB.

Dalam sepekan ini, berbagai belahan dunia ikut mengucapkan duka cita mendalam.  Tidak habis-habisnya mengenang kembali jasa-jasa BJ Habibie selama menjabat menjadi presiden mengantikan Soeharto yang lengser  akibat kondisi politik dan ekonomi pada 1998 silam.

Meski hanya setahun memimpin negeri ini, BJ Habibie yang dikenal sebegai teknokrat itu banyak meninggalkan warisan di bidang hukum. Salah satunya adalah melahirkan Undang-undang  Nomor 40/1999 tentang Pers.

Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah bagi kebebasan dunia pers Indonesia . Setelah 32 tahun berada di era Orde Baru, pers tak lagi hidup dalam kendali dan kekangan penguasa. Saat era Habibie, bredel dihapuskan. Lewat UU Nomor 40/1999, pers menemukan kemerdekaannya. Kebebasan menyalurkan aspirasi/berpolitik.

Tidak hanya pers yang “dibebaskan”,  BJ Habibie juga membebaskat rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan menerbitkan UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik. Dampaknya, Pemilu 1999 di ikuti 48 parpol. Untuk memperkuat UU tentang Partai Politik, BJ Habibie juga menerbitkan UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu. UU Nomor 3/1999 menjadi dasar pemilu dengan sistem multipartai.

Selain itu, BJ Habibe juga melahirkan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini  merupakan upaya BJ Habibie mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah. Dengan Otonomi Daerah, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia dan bisa keluar dari krisis ekonomi 1997/1998.

Saat menjabat presiden, BJ Habibie mengeluarkan Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode. Inilah yang menjadi acuan pemilu presiden yang hingga kini masih berlaku.

Penguatan MPR/DPR dan DPRD juga dilakukan BJ Habibie lewat pembaruan pada UU tentang Susduk DPR/MPR. Melalui UU Nomor 4/1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR.  Perubahan tidak hanya mencakup komposisi dan jumlah angota MPR, DPR, dan DPRD, tetapi juga menyangkut penjabaran ataupun penegasan tugas, wewenang, dan hak MPR, DPR, dan DPRD.

Di era Habibie, sejumlah tahanan politik mendapat kebebasan. Diantaranya Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang dipenjara karena kritis terhadap Soeharto. Disusul  Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994.

Tidak mudah bagi  BJ Habibie untuk mengeluarkan berbagai payung hukum saat kondisi ekonomi dan politik Indonesia sedang terguncang.  Namun  pria  kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 itu memiliki keberanian besar dengan memberikan payung hukum sebagai landasan yang jelas sebagai  pijakan segenap bangsa dalam berperilaku.

Lewat pemikiran dan keputusan visionernya,  BJ Habibie benar-benar menjadikan hukum sebagai payung. Memberikan kepastian, rasa aman dan tentu keteduhan bagi rakyatnya.  Bukan hukum untuk  sekadar menakut-nakuti..!! Selamat jalan Bapak BJ Habibie…@

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here