Sambut e-Litigasi, IPHI Minta Advokat Beradaptasi

0
28
Ketum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH
Ketum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH

JAKARTA. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) menyambut antusias sistem e-litigasi lewat Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang baru diluncurkan Mahkamah Agung (MA), Senin 19 Agustus 2019.

Ketua Umum IPHI Rahmat Santoso, SH.MH meminta para advokat untuk segera mempelajari dan adaptasi dengan sistem persidangan secara elektronik ini, meski belum diterapkan di seluruh Indonesia.

“Sesuatu yang baru pasti butuh adaptasi, jangan sampai nanti kelabakan kalau sudah diterapkan di semua pengadilan. Untuk itu,  para advokat khususnya anggota IPHI harus segera melakukan adaptasi dengan mempelajari Perma Nomor 1 Tahun 2019, ” ujarnya.

Saat ini, aplikasi e-litigasi baru diterapkan pada 13 pengadilan percontohan. Terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

Rencananya, pada awal tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia diharapkan sudah menerapkan e-litigasi ini. “Tinggal beberapa bulan lagi sudah diterapkan di semua pengadilan. Jangan sampai nanti ada advokat yang belum siap, ” himbaunya.

Sebelumnya, Ketua MA M. Hatta Ali menjelaskan aplikasi e-litigasi ini kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Kehadiran e-litigasi ini merupakan migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik, tidak hanya tataran administrasi perkara, namun juga praktik persidangannya (prosedur beracara).

“Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar, dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik,” ujarnya di Gedung MA, Senin 19 Agustus 2019.

Kehadiran e-litigasi ini membuka lebar atau memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, namun saat ini mencakup pula pengguna lain yang meliputi jaksa selaku pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI, Polri, kejaksaan, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat pengguna Sistem Informasi Peradilan.

“Pemanfaatan e-litigasi juga tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama,” kata Hatta.

Ditambahkan Hatta ada berbagai manfaat yang dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi. Pertama, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.

“Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat,” kata Hatta Ali.

Kedua, sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan bentangan ribuan pulau. Ketiga, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik (online), seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-menjawab, pembuktian, mendengarkan pembacaan putusan. Keempat, sistem peradilan elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

“Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik ataupun pelanggaran hukum,” tandasnya. (tom/bbs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here