Kebiri, Korban Ketidakjelasan Aturan

0
101
Ketum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH
Ketum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH

Catatan Ketua Umum DPP IPHI:                                  Rahmat Santoso, SH, MH    

Pro kontra vonis hukuman kebiri menjadi bahasan terhangat pekan ini. Bukan hanya soal setuju atau tidak terkait kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak, namun juga masalah eksekusi yang menimbulkan polemik baru.

Jika kita tengok ke belakang, hukuman kebiri muncul sebagai tindak lanjut perkara pemerkosaan masal yang memilukan dengan melibatkan 14 orang pelaku dan seorang gadis pelajar SMP di Bengkulu, pada tahun 2016. Saat itu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merubah pasal 81 Undang-Undang tersebut sehingga berbunyi :

1.Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, apparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D;

5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;

8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Perppu ini sebelumnya sempat gagal untuk disahkan menjadi Undang-Undang dikarenakan adanya penolakan dari fraksi PKS dan Gerindra dan baru berhasil ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 12 Oktober 2016.

Setelah 3 (tiga) tahun berjalan, seorang tukang las bernama Muh Aris asal Mojokerto menjadi terpidana pertama yang dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dalam satu dari dua perkara pidana pemerkosaan yang melibatkan banyak korban. Selain hukuman kebiri kimia, Muh Aris juga dijatuhi hukuman 12 tahun dari tuntutan 17 tahun penjara yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kebiri kimia adalah penggunaan obat yang memiliki sifat “anti-libidinal” atau “antiandrogen”. Dalam konteks pidana, “Kebiri Kimia” merupakan suatu bentuk penghukuman yang baru, dalam rangka memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan dikemudian hari. Sedangkan di sisi konteks medis, penggunaan obat-obat anti-libidinal dan anti-androgen lebih cocok dianggap sebagai rehabilitasi atau perawatan.

Di luar negeri, beberapa negara bagian Amerika Serikat sudah mengadopsi hukuman kebiri kimia sejak pertengahan tahun 1990-an. Dalam penerapan kebiri kimia di negaranegara bagian yang mengadopsinya, bersifat dipilih secara sukarela oleh pelaku ataupun bersifat keputusan hakim yang wajib dilaksanakan. Di Eropa, Polandia adalah negara pertama yang mewajibkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual tertentu. Sedangkan di Asia, Korea Selatan adalah negara pertama di Asia yang menerbitkan pengaturan Kebiri Kimia -Undang pada tahun 2010 dan 2011. Peraturan ini sempat digugat karena dianggap melanggar hak-hak konstitusi tetapi Pengadilan Korea Selatan tetap menguatkan peraturan hukuman kebiri kimia tersebut.

Segera setelah penjatuhan hukuman kebiri tersebut, Kejaksaan Negeri meminta bantuan pelaksanaan hukuman dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetapi IDI menolak atas dasar pemberian hukuman kebiri kimia melanggar kode etis kedokteran. Disisi lain, Kejaksaan Negeri saat ini mengirimkan surat permohonan petunjuk teknis untuk pelaksanaan eksekusi kebiri. Sedangkan sang terpidana berencana mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Penjatuhan hukuman kebiri meskipun didasari pada niatan untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari predator seksual, ternyata pada prakteknya terbentur dengan kode etis kedokteran dan ketidakjelasan regulasi yang ada di Indonesia. Pembuatan Undang-Undang yang tidak jelas atau pelaksanaananya tidak sesuai dengan lapangan, tidak hanya terjadi pada kasus aturan hukuman kebiri tetapi juga banyak aturan-aturan hukum lainnya.

Ketidakjelasan adalah suatu kendala bagi penegakan kepastian hukum di Indonesia. Siapa yang dirugikan atas ketidakpastian hukum ini? menurut hemat saya adalah seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi korban kasus pemerkosaan karena hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan dirasakan belum jelas, dan bagi si pelaku sendiri karena nasibnya terombang-ambing oleh sistem hukum yang belum pakem. Sebagaimana pendapat Guru Besar Hukum Pidana Bapak Andi Hamzah, SH. MH., kepastian hukum dan keadilan harus dilihat sebagai dua sisi yang tak dapat dipisahkan dari satu koin yang utuh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here