SURABAYA. Signal PN Surabaya bakal meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2019 menguat. Terbukti, Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan pujian usai melihat langsung kondisi di PN Surabaya, Rabu 13 November 2019.
Ketua Tim Evaluator Septian Kurnia Nugraha mengatakan meskipun terkendala sarana prasarana bangunan cagar budaya yang tidak bisa dirubah begitu saja, namun PN Surabaya bisa mengelola dan membagi area, yaitu zona merah maupun zona hijau.
“Saya contohkan, seperti ruang sidang dikhususkan di bawah (bangunan cagar budaya). Sedangkan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lantai dua gedung baru. Sehingga area pelayanan, persidangan dan area office para Hakim tidak jadi satu. Nah, disitulah letak mitigasi risiko yang di lakukan oleh PN Surabaya,” ujarnya.
Penantaan setiap sudut ruangan di PN Surabaya, ujar Septian, sudah sesuai prinsip pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai salah satu penilaian untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Zona strerilisasi di PN Surabaya ini sudah cukup bagus. Sehingga pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK bagi PN Surabaya ini secara umum cukup baik,” ucap Septian.
Dijelaskan Septian, budaya integritas kinerja dan pelayanan PN Surabaya telah menunjukkan mampu memitigasi risiko terkait dengan adanya pungli maupun gratifikasi. Salah satunya bisa dilihat dari area steril, yang tidak bisa sembarangan orang masuk di dalamnya.
PN Surabaya mampu melakukan pembagian zona merah dan zona hijau. Fungsinya untuk mengurangi interaksi antara Hakim, Panitera dan juru sita dengan pihak yang berperkara. Nah, disitulah letak dari mitigasi risiko terjadinya pungli maupun gratifikasi di PN Surabaya.
“Karena rawan penyimpangan ketika ada Hakim, Panitera maupun juru sita yang berinteraksi langsung dengan pihak yang berperkara. PN Surabaya menerapkan zona merah dan zona hijau, sehingga memitigasi risiko adanya pungli dan gratifikasi,” jelasnya.
Selain pemetaan ruangan, dari segi layanan informasi publik, Septian mengaku PN Surabaya juga sudah melakukan beberapa inovasi guna mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya dengan pojok e-Court, yang merupakan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekaligus juga sebagai mitigasi risiko penyimpangan, yakni dengan sistem peradilan secara online.
“Jadi dengan e-Court, pendaftaran perkara sampai dengan tahap akhirnya bisa ditelusuri melalui elektronik atau secara online. Itu juga sebagai salah satu hal untuk membangun Zona Integritas menuju WBK,” ungkapnya.
Disinggung soal peluang PN Surabaya meraih predikat WBK tahun ini, Septian mangatakan akan diputuskan tim panel. Sebab, kedatangannya hanya mencatat dan memotret inovasi sekaligus implementasinya di lapangan.
“Secara umum sudah bagus. Namun hasil akhir penilaian ini akan kami serahkan kepada tim panel, diantarnaya pimpinan kami. Serta melibatkan TPN (Tim Penilai Nasional), Ombudsman dan KPK. Akhir bulan ini kami akan lakukan panel akhir,” ujarnya. @
