LAMPUNG: Sempat tertunda lantaran pandemi covid-19, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Rahmat Santoso, SH, MH akhirnya resmi melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPHI Provinsi Lampung periode 2020-2025, di Hotel Emersia, Bandarlampung, Sabtu (22/1/2022).
Dalam sambutannya, Rahmat Santoso mengingatkan para pengurus dan anggotanya agar loyal pada organisasi serta menjalankan profesionalitas dalam bertugas sebagai advokat. Termasuk menghindari praktik suap serta pelanggaran hukum lainnya.
“Sesuai pelantikan Pengurus DPD IPHI Provinsi Lampung tadi, saya ingatkan tentang loyalitas pada organisasi,” ujar Rahmat melalui sambungan telepon dari Hotel Emersia, Bandar Lampung.
Pria yang kini menjabat Wakil Bupati Blitar ini melanjutkan, maksud dari pesan loyalitas pada organisasi yaitu siap memberikan yang terbaik untuk IPHI, meskipun tidak menjadi pengurus.
“Jangan mudah keluar organisasi, kemudian membuat organisasi tandingan. Karena tidak terpilih atau kalah dalam Munas, Musda atau Muscab, kemudian keluar dan membuat organisasi tandingan, ” ujarnya
“Buktikan kalau memang bisa menjadi pemimpin yang baik, mengayomi anggota dan memajukan organisasi. Pasti akan terpilih dan dipercaya, menjadi ketua atau pengurus organisasi,” tandas Rahmat.
Sesuai dengan sejarahnya, tujuan pendirian IPHI untuk membantu dan memudahkan para pengacara menjadi advokat. Sehingga keberadaan IPHI seharusnya bisa bermanfaat secara positif, baik untuk advokat maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan penasihat hukum.
“Sebagai Ketua Umum IPHI, kembali saya tegaskan agar anggota yang jumlahnya ribuan tersebar di seluruh Indonesia agar bisa bertugas dengan profesional sesuai kemampuan dan ilmu hukum yang dimiliki,” tegasnya.
Usai pelantikan, Rahmat Santoso saat disinggung terkait adanya OTT terhadap salah satu pengacara di Surabaya, pria yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini juga mengingatkan pada seluruh anggota IPHI dan KAI agar bekerja profesional.
“Bekerjalah dengan ikhlas dan profesional, jangan pernah berniat apalagi melakukan suap. Praktik suap sudah bukan jamannya lagi. Tapi bertarung di pengadilan, dengan senjata terbaik saat ini, yaitu ilmu hukum dan pengalaman yang telah dimiliki, ” tegasnya.
Sementara kepengurusan DPD IPHI Provinsi Lampung periode 2020-2025 berjumlah 50 orang ini, sebenarnya sudah terpilih dan menjalankan roda organisasi sejak 2020 lalu. Namun karena pandemi Covid-19, pelantikan kepengurusan baru terlaksana pada awal 2022 ini.
Selain Ketua Umum DPP IPHI Rahmat Santoso, pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Kajati Lampung, KPN Lampung dan jajaran Forkompimda Provinsi Lampung
