Jerat Hukum Bagi Mafia Bola

0
41
Mafia Sepak Bola

Ibarat kentut, pengaturan skor di sepakbola Indonesia baunya menyengat namun sulit dibuktikan siapa pelakunya. Maklum, issue suap-menyuap sudah lama terjadi, namun hingga saat ini belum ada pelaku yang bisa dijerat hukum pidana.

Kini, angin segar berhembus setelah terbentuknya Satgas Anti Mafia Bola yang digagas Kapolri Tito Karnavian.  Membersihkan praktek kotor dalam olahraga terpopuler di planet bumi ini mulai terbuka lagi.

“Saya prihatin, saya pernah mendengar isu seperti itu, match fixing, pengaturan skor, mengatur ranking, tapi sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Ini ada pengakuan dan keterangan dari inner circle, dari dalam orang itu sendiri. Saya pribadi mengapresiasi mereka atas keberanian sebagai wistle blower. Ini pintu masuk untuk membuka fenomena besar,” kata Tito dalam talkshow Mata Najwa.

“Ada bukti-bukti yang ditampilkan. Ini bisa kasus penipuan saja, dalam pidana penipuan. Itu bisa berkembang penipuan orang-per orang atau sebagai bagian yang sistematis. Pengaturan skor, pengaturan pertandingan, ini gunung es yang besar di satu kasus di penipuan,” kata Tito.

“Kepolisian melihat dari fakta, saksi, dan ada tuntutan publik untuk melihat persepakbolaan Indonesia yang sehat, hiburan, dan kebanggaan bangsa. Sudah waktunya, ini tak boleh dibiarkan. Sepertinya tidak hanya penipuan, ada sesuatu yang lebih besar,” ujarnya.

Lantas hukum pidana yang bisa menjerat para mafia bola ini?

Jika melihat fenomena yang terjadi, ada berbagai dugaan motif dalam pengaturan skor. Mulai dari kepentingan klub mengejar ranking (klasemen) , perjudian hingga pencucian uang.

Ada beberapa delik yang bisa disangkakan bagi pelaku pengaturan skor. Ini dilakukan seperti penyelidikan tindak pidana pada umumnya.

Polisi bisa turun tangan menangani skandal pengaturan skor karena termasuk tindak pidana perjudian. Perjudian itu diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal tersebut tertulis: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Selain itu juga bisa dijerat tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal empat tahun. Pasal 378 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun, “

Sementara, Bareskrim Polri sendiri sudah melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak, termasuk pengurus PSSI untuk dimintai keterangan, terkait dugaan pengaturan skor ini.

Dalam panggilannya, polisi menggunakan UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2 yang berbunyi:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), “

Meski UU ini jarang dipakai dan belum pernah ada putusan, langkah polisi membongkar mafia bola berikutnya patut dinanti. Bisakah para pelaku dijebloskan ke penjara atau tetap seperti kentut, menguap begitu saja! (tom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here