Frustrasi Advokat Vs Sportifitas

0
667
Ketum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH
Ketum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH

                Catatan Ketua Umum DPP IPHI:                          H. Rahmat Santoso, SH,MH

 

Di belahan dunia ini, kekerasan terhadap hakim yang dilakukan oleh advokat memang tergolong langka. Namun itu pernah terjadi,  baik di luar negeri maupun di Indonesia.

Pada tahun 2014, Pengadilan Kazakhstan menghukum seorang advokat selama 3 (tiga) tahun penjara akibat memukul hakim dengan raket pemukul lalat. Pada saat ditangkap,  advokat tersebut menawarkan duel dengan hakim menggunakan raket pemukul lalat  dengan alasan untuk menunjukkan sistem peradilan di Kazakhstan hanyalah sebuah  lelucon.

Pada bulan April 2019 lalu di Kota Jaranwala, Pakistan, terjadinya perselisihan kecil dalam pemeriksaan persidangan berakibat seorang advokat memukulkan kursi ke kepala hakim pemeriksa sehingga mengalami cidera. Sang advokat didakwa melanggar tindak pidana terorisme sehingga dihukum selama 18 tahun penjara.

Saat ini advokat tersebut sedang mengajukan banding terkait beratnya hukuman yang diterima dibanding bobot  kesalahan yang dilakukan. Advokat-advokat di Punjab India juga telah melakukan protes  terkait berat hukuman yang diterima oleh rekan sejawatnya.

Contoh kekerasan terhadap hakim oleh advokat di Indonesia baru-baru ini terekam dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Advokat Desrizal Chaniago. Ketika hakim sedang membacakan putusan atas perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tiba-tiba Advokat Desrizal melepas sabuknya dan memukulkan sabuk tersebut ke hakim ketua dan salah satu hakim anggota sehingga mengalami luka.

Kini,  Desrizal telah diperiksa sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan melawan pejabat sesuai ketentuan Pasal 212 KUHP dan 351 KUHP.  Apa yang membuat para Advokat pelaku tersebut melakukan apa yang mereka lakukan?

Pendapat saya pemicunya adalah rasa “frustrasi”. Frustrasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.” Dalam hal ini para pelaku diatas dapat dikatakan mengalami frustrasi atau kekecewaan terhadap hasil yang
mereka peroleh.

Bagi seorang korban tindak pidana, mereka mengalami frustrasi jika pelaku tidak segera ditahan, pelaku diberikan penangguhan penahanan, ancaman pidana pasal dakwaan dianggap tidak sesuai, keterlambatan proses peradilan, putusan yang tidak sesuai harapan, pelaku tidak dapat diketemukan atau melarikan diri.

Rekan-rekan yang memiliki profesi advokat sendiri tentunya juga tidak bisa lepas dari rasa manusiawi berupa frustrasi. Tetapi karena Advokat adalah suatu profesi, maka tentunya kita harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan profesi Advokat  tersebut.

Mungkin kebanyakan orang akan terkejut jika saya menyatakan tidak ada seorang Advokat-pun yang dapat menjamin hasil pekerjaan yang baik untuk kliennya. “Pekerjaan yang baik” seperti halnya rasa keadilan sifatnya relatif. Misalnya, seorang terdakwa berharap dirinya dibebaskan tetapi Advokat berpendapat pengurangan hukuman dari ancaman hukuman maksimal sudah merupakan hasil pekerjaan yang baik.

Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia sendiri telah mengatur Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, sehingga secara nyata tidak ada jaminan pasti terkait hasil yang ingin dicapai oleh seorang Klien dalam suatu penanganan perkara.

Sesuai aturan kode etik Advokat, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum  lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan antara para penegak hukum lainnya (Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian).

Perbuatan melakukan kekerasan terhadap para penegak hukum lainnya jelas bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh Kode Etik Advokat. Apabila permasalahan Advokat Desrizal Chaniago lebih didalami lagi, seharusnya Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, menurut hemat saya juga termasuk mengenai subyek dan obyek masalah yang ditanganinya.

Seorang Advokat harus mengundurkan diri dari perkara yang ditanganinya jika ia menganggap permasalahan kliennya sebagai permasalahan pribadi untuk dirinya sendiri, dimana ketidak-obyektifan ini akan mengakibatkan kekeruhan dalam pikiran sehingga akan berlanjut kepada tindakan-tindakan tidak profesional dalam menjalankan profesinya.

Tanpa kita sadari, rasa ketidakadilan sebenarnya terjadi dan dialami setiap harinya di seluruh dunia, baik yang dirasakan karena adanya putusan majelis hakim yang tidak sesuai dengan keinginan kita maupun dalam kejadian kehidupan sehari-hari.

Tetapi disisi lain, mengingat penyelesaian musyawarah mufakat sebagai upaya mencapai win-win solution tidak berhasil, terpaksa digunakanlah sistem peradilan yang sifatnya adversarial, win-lose situation, dengan pilihan menang atau kalah. Dalam hal ini sportivitas untuk menerima putusan Hakim juga harus ditumbuhkan.

Masih ada tingkatan peradilan berikutnya yang dapat dilalui jika ada pihak yang merasakan ketidak-adilan dalam putusan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanpa harus menggunakan kekerasan. @

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here