Keadilan Restoratif dalam Penjatuhan Pidana Penjara

0
112
Ketum DPP IPHI, Rahmat Santoso SH, MH
Rahmat Santoso SH, MH

              Catatan Ketua Umum DPP IPHI :                      H. Rahmat Santoso, SH, MH

Masuk abad ke-17, penjatuhan hukuman dengan cara memenjarakan seseorang (penjara) mulai diterapkan pada sistem hukuman Eropa. Hukuman penjara ini dipakai untuk  menggantikan hukuman siksa badan atau hukuman mati yang sebelumnya umum dipergunakan.

Perubahan tersebut disebabkan adanya pergeseran norma dalam memandang penghukuman. Lembaga penjara sendiri baru masuk ke Hindia Belanda pada abad ke-19 berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1872.

Saat ini tidak dapat dipungkiri, sistem penegakan hukum yang ada di Republik Indonesia (sebagai pengganti Hindia Belanda), secara disadari ataupun tidak disadari saat ini sangat berfokus pada hukuman akhir berupa pemenjaraan.

Di sisi pembuat hukum, legislator cenderung menetapkan hukuman di atas 5 (lima) tahun penjara untuk pelanggaran-pelanggaran yang menurut hemat saya bukan merupakan pelanggaran serius.

Di sisi penegakan hukum, sangat mudah sekali bagi seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana untuk ditahan pihak Kepolisian dengan alasan “obyektif” antara lain dikuatirkan akan melarikan diri, merusak alat bukti dan mengulangi perbuatan.

Penyeimbang upaya paksa penahanan yaitu hak meminta penangguhan penahanan dengan syarat jaminan uang meskipun telah diatur di KUHAP, jarang sekali terlaksana dalam praktek hukum yang ada saat ini.

Upaya paksa penahanan yang dilakukan di awal penyidikan perkara, selanjutnya secara langsung atau tidak langsung akan memiliki pengaruh besar terhadap instansi penegak hukum, baik Kejaksaan dan/ataupun Pengadilan, dalam menyikapi penanganan suatu perkara pidana.

Lembaga pemerintahan akan lebih condong meneruskan upaya paksa penahanan hingga pemenjaraan sebagai bentuk konsistensi lembaga dalam penanganan kasus, meskipun tentunya tiap-tiap penanganan kasus pidana tetap harus disikapi secara kasuitis.

Jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan yang saat ini sudah melebihi kapasitas, selain membebani keuangan negara juga membuat keadaan mental, pikiran dan fisik para narapidana menjadi lebih buruk dengan kondisi penjara yang tidak sehat.

“Penjara” sendiri merupakan institusi yang menakutkan dalam pikiran masyarakat karenanya Menteri Kehakiman Sahardjo telah menggagas perubahan penyebutannya penjara pada tahun 1962 menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Beliau berpendapat “tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam  masyarakat”.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang sangat padat dan tidak sehat saat ini tentunya tidak akan optimal untuk merehabilitasi narapidana kembali hidup secara baik dalam lingkungan masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia sendiri saat ini, mulai timbul secercah harapan dari Mahkamah Agung untuk tidak selalu memfokuskan hukuman pada pemidanaan,dimana secara nyata terlihat adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif (keadilan berdasar pembalasan) menjadi keadilan restoratif (perbaikan keadaan dengan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait).

Lembaga Peradilan telah menyadari kelemahan dalam sistem penghukuman yang ada dan mulai melakukan pembenahan-pembenahan, dimana menurut saya perkembangan terbaru dari Mahkamah Agung ini sangat perlu untuk diapresiasi.

Kasus Yusep Pandra

Baru-baru ini, dalam kasus pidana terkait kasasi Jaksa Penuntut Umum yang berkeberatan mengenai lamanya hukuman Sdr. YUSEP PANDRA, pemilik 0,38 gram yang dihukum hanya 17 bulan penjara dibanding tuntutan 3 tahun penjara, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai Prof. Dr. Surya Jaya dan beranggotakan Margono dan MD Pasaribu dalam putusan Kasasi Nomor 502K/Pid.Sus/2018, telah memberikan pertimbangan :

“Pemidanaan yang berat bagi terdakwa selaku penyalahguna narkotika tidak menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya menimbulkan masalah baru di lembaga pemasyarakatan (LP).”

Mahkamah Agung dalam hal ini menegaskan agar pecandu tidak perlu dipenjara, karena selain tidak menyelesaikan masalah, Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas hanya akan menimbulkan permasalahan baru.

Terkait pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat dikatakan Jaksa Penuntut Umum hanya menjalankan tugasnya saja. Jaksa Penuntut Umum seringkali mengajukan upaya banding atau kasasi dengan alasan hukuman tidak mencapai atau lebih kecil dari 2/3 dari tuntutan yang diajukan.

Penetapan angka 2/3 sendiri sebagai pemicu upaya banding atau kasasi oleh pihak Kejaksaan menurut hemat saya adalah sesuatu hal yang perlu dikritik, mengingat keadilan dalam penjatuhan hukuman bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dihitung secara aritmatika.

Bagi saya, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung terkait kasus Sdr. YUSEP PANDRA diatas, selain menegaskan yurisprudensi putusan pidana Mahkamah Agung sebelumnya dimana berat ringan pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Pengadilan sepenuhnya, juga merupakan contoh nyata penerapan Keadilan Restoratif yang progresif dan patut untuk didukung sepenuhnya.

Masih ada alternatif pemidanaan non pemenjaraan lain untuk dipertimbangkan dan para penegak hukum tidak harus memfokuskan penjatuhan pidana penjara secara terus-menerus. @

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here