Catatan Ketum IPHI: Pasal 27 UU ITE, Haruskah Direvisi…?

0
222
20181116 201202
Ketua Umum DPP IPHI, Rahmat Santoso, SH, MH

Oleh :  H. Rahmat Santoso, SH, MH
(Ketua Umum DPP IPHI)

 

“Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah…”

Adigum yang kerap dipakai praktisi hukum itu kembali menyeruak ke permukaan akhir pekan ini. Pemicunya, putusan kasasi Nomor 574 K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 terkait kasus Baiq Nuril Maknun.

Putusan kasasi itu berisi tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr, 26 Juli 2017. Guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dinyatakan terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1)   Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 19 Tahun 2016 dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.

Beragam pandangan,  kecaman  hingga gerakan menyelamatkan Baiq Nuril berdatangan. Ada pula pembahasan yang sudah mulai melebar dari akar persoalan, termasuk hembusan terjadi “perselingkuhan” antara Baiq Nuril dengan Kepala Sekolah yang melaporkannya.

Sebelum melebar lebih jauh,  Pasal 27  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dipakai menjerat Baiq Nuril,  kini disoal kembali. Pasal ini dianggap sebagai biang kerok.  Bukan lagi  payung hukum yang seharusnya meneduhkan rakyat,  namun justru membuat banyak orang susah menjadi tambah susah.

Seperti dalam kasus Baiq Nuril yang mengundang banyak simpati publik. Perempuan yang semestinya menjadi “korban” pelecehan seksual malah divonis bersalah karena sengaja merekam dan  memberikan rekaman percakapan Kepala Sekolah yang menceritakan kehidupan seksualnya.

Baiq Nuril bukan orang pertama yang menjadi korban Undang-undang ITE  Pasal 27 itu.  Data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), UU ITE ini seperti menjadi primadona baru dengan terus lonjakan dalam pelaporan.

SAFEnet menyebut di tahun 2013 ada 22 kasus terkait UU ITE. Tahun berikutnya, jumlah meningkat lagi menjadi 35 kasus dan puncaknya terjadi di 2016, yaitu sebanyak 83 kasus.

Dari banyaknya jumlah pelaporan terkait UU ITE, SAFEnet juga mencatat setidaknya ada tiga  pasal yang digunakan pelapor, yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 29 UU ITE. Selain itu pelapor juga menjerat terlapor dengan pasal 156 KUHP dan pasal 310-311 KUHP.

Dari data ini, tak salah juga  jika banyak yang benci dengan pasal 27 ini, apalagi yang pernah menjadi korbannya. Istilah pasal karet akhirnya melekat, bisa dipakai sesuka hati, muler mungkret. “Dikit-dikit pasal ITE…dikit-dikit  ITE….” ujar seorang teman ngopi dengan gaya stand up comedy.

Apa yang keliru dari pasal ini sehingga banyak dibenci hingga muncul desakan revisi, bahkan dihapuskan?? Pasal 27 ayat (1) ini  berbunyi… “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat (3)….. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 ini sebenarnya  banyak diperdebatkan jelang  proses kelahirannya.  Selain itu, sudah mengalami revisi pada 2016 lalu.  Dalam revisinya, ada beberapa perubahan diantaranya:

a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Revisi lainya adalah menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

————-

Sebagai penasihat hukum,  saya juga pernah beberapa kali harus berurusan dengan UU ITE pasal 27. Salah satunya, melibatkan seorang perempuan yang usianya  kira-kira sebaya dengan  ibu saya. Tentu saja tentu tak tahu apa itu facebook, instagram dan sejenisnya.

Singkatnya, ibu berusia sekitar 70 tahun ini dilaporkan anak menantunya karena tuduhan mencemarkan nama baik dengan menuliskan kalimat di akun instagramnya.  Lha…. instagram ini “makanan” apa, dia tidak tidak tahu, apalagi maksud kalimat pencemaran nama baik.

Saya putuskan menjadi penasihat hukum ibu ini,  meski berbagai data menyebut tidak banyak orang yang bisa keluar dari jerat UU ITE. Dari data SAFAnet mencatat peluang lolos hanya sekitar 6 persen berkaca dari kasus yang sudah terjadi.  Namun, data itu tak menyurutkan tekad saya untuk berjuang membebaskan ibu ini dari jerat UU ITE. Saya tidak akan membiarkan ibu ini mejalani sisa hidupnya di dalam jeruji penjara…..

Jika melihat dari berbagai persitiwa maupun  pengalaman yang saya alami, munculnya kembali wacana revisi UU ITE terutama pasal 27 sah-sah saja. Banyak anggapan, pasal ini hanya dipakai untuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik hingga “shock therapy” karena ancaman hukuman lebih berat.

Namun, jika menengok jauh ke belakang, lahirnya UU ITE ini pada dasarnya adalah semangat memberikan payung hukum pada masyarakat dan  mendorong perkembangan laju ekonomi digital yang tak bisa dihindari.

Seperti pasal 27 ayat (1) yang bisa dipakai untuk melindungi masyarakat dari ancaman konten pornografi seiring tumbuhnya usaha  warung internet (warnet). Pun demikian dengan pasal (2) dan (3).

Sayang,  UU ITE kini seperti kehilangan marwah. Bukan untuk memberikan payung hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital,  justru malah  semakin banyak dijadikan penyelesaian masalah kriminal, terkait penyebaran video, gambar, maupun audio.

Seperti kata mantan  Menkominfo, Mohammad Nuh, semestinya  tidak  serta-merta memakai UU ITE diterapkan pada semua pelanggaran hukum  (Jawa Pos).  Ada KUHP, jika penyebaran informasi yang diduga penipuan maupun penghinaan dan pencemaran nama baik. Ada juga UU Pornografi  jika ada kaitannya dengan kegiatan asusila atau pornografi.

Marwah UU ITE tidak perlu hilang, jika para penegak  hukum,  penyidik    lebih cakap dalam penerapan UU ITE.  Tidak memaksa apalagi melakukan “perselingkuhan” dengan pasal 27.  Karena hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan, tidak perlu dikurangi atau ditambah-tambahi…..DROIL NE DONE, PLUIS QUE SOIT DEMAUNDE.

Akhir kata, semoga marwah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  segera kembali.  Tidak ada lagi cerita Baiq Nuril lainnya di kemudian hari atau juga seorang ibu yang ketakutan di masa tuanya karena ancaman UU ITE …..Salam.@

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here